Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

KUJANG PADJADJARAN DESAK INSPEKTORAT BONGKAR DUGAAN PERMAINAN SISKEUDES DI DESA

5/19/26 | 07:48 WIB Last Updated 2026-05-19T00:49:16Z
SUBANG,LENSA DETEKSI
Ketua Umum Ormas Kujang Pajajaran Nusantara, Yogaswara Firdaus,S.pd meminta kepada Inspektorat Daerah di sejumlah wilayah seperti Subang, Karawang, dan Purwakarta agar tidak hanya fokus pada pemeriksaan administrasi di atas meja dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa harus dilakukan secara menyeluruh dengan mencocokkan data dalam sistem Siskeudes dengan kondisi nyata di lapangan. Ia menilai, selama ini masih banyak pemeriksaan yang hanya terpaku pada kelengkapan dokumen administrasi, sementara fakta di lapangan justru sering kali berbeda.

“Jangan hanya melihat laporan yang tertulis rapi di dalam sistem. Kami meminta Inspektorat turun langsung mengecek fisik kegiatan, pembangunan, maupun realisasi program di lapangan. Karena berdasarkan beberapa temuan kami, ada dugaan data yang tercatat dalam Siskeudes tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” tegas Yogaswara Firdaus S.pd

Ia menambahkan, dugaan manipulasi administrasi atau “mark up” dalam sistem pelaporan desa berpotensi merugikan masyarakat apabila tidak diawasi secara serius dan objektif. Menurutnya, pengawasan yang hanya bersifat administratif akan membuka celah bagi oknum tertentu untuk memainkan laporan keuangan tanpa mempertanggungjawabkan hasil nyata kepada masyarakat.

Ormas Kujang Padjadjaran Nusantara pun meminta Inspektorat di masing-masing daerah agar lebih berani melakukan audit investigatif serta pemeriksaan faktual secara langsung terhadap proyek-proyek desa, mulai dari pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan, hingga pengadaan barang dan jasa.

“Kami tidak ingin pengawasan hanya menjadi formalitas. Uang desa itu uang rakyat. Maka harus dipastikan bahwa setiap anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya bagus di laporan administrasi,” lanjutnya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa organisasi masyarakat memiliki fungsi sosial kontrol untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
(Tim)

Editor: Mayo Sumaryo
×
Berita Terbaru Update