SUBANG,LENSA DETEKSI NEWS
SDN Ciwangun yang beralamat di Desa Cupunagara, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, menerima bantuan dana program revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026 sebesar Rp864.988.861 yang bersumber dari APBN. Pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada Panitia Pelaksana Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Namun, penelusuran di lapangan mengindikasikan adanya sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut,Senin(20/09/2026).
Temuan di Lapangan
Berdasarkan pantauan tim di lokasi, beberapa hal yang patut dipertanyakan antara lain:
- Kualitas Bahan Tidak Sesuai Standar: Besi yang digunakan berukuran 8 banci, yang dinilai tidak memenuhi standar kekuatan bangunan yang disyaratkan. Demikian pula bahan pintu yang terbuat dari kayu berkualitas rendah, diduga tidak memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
- Pelanggaran K3 dan Standar SNI: Pelaksanaan pekerjaan diduga tidak menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang layak. Selain itu, dugaan kuat pengerjaan tidak mengacu pada standar Nasional (SNI) sebagaimana diwajibkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Upaya Konfirmasi
Saat tim media melakukan konfirmasi langsung ke lokasi, Ketua P2SP hadir namun belum mampu memberikan penjelasan lengkap terkait temuan tersebut. Ketua P2SP menyampaikan bahwa Kepala Sekolah sedang berhalangan atau berada di luar tempat, sehingga belum dapat dimintai keterangan lebih lanjut. Tim berharap pihak terkait segera memberikan penjelasan terbuka guna menjawab kerisauan masyarakat atas penggunaan anggaran negara tersebut.
Harapan Masyarakat
Anggaran sebesar Rp864 juta bukanlah jumlah yang kecil. Masyarakat berharap pembangunan benar-benar berkualitas, awet, aman digunakan anak-anak didik, serta sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Pengawasan dari dinas terkait sangat diharapkan agar tidak terjadi kerugian negara dan bangunan sekolah tidak menjadi sia-sia.
“Kami akan terus memantau perkembangan proyek ini. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan dalam setiap rupiah uang rakyat yang digunakan,” ujar salah satu warga yang meminta namanya tidak disebutkan.
(Tim)
